HALAMAN

  • Pengembangan

    YPU Tjitra Mas secara resmi menjadi lembaga berbadan hukum melalui SK. Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0034123.AH.01.04 Tahun 2016. Hal ini memiliki implikasi bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki jaminan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, DKM Al-Muhajirin sebagai organ yang membidani terbentuknya YPU Tjitra Mas, menjadi organisasi otonom dalam sistem kepengurusan YPU. Artinya, DKM memiliki payung hukum perjalanannya di bawah YPU Tjitra Mas tetapi pertanggungjawabannya bersifat aturan internal DKM itu sendiri.

    Strategi pengembangan ini dilakukan karena sejak adanya penetapan lahan fasos dan fasum oleh pengembang pada 2013, pengelolaan beberapa lahan menjadi penting untuk masyarakat. Ketua DKM yang mewakili kepengurusan RT dan DKM menjadi penerima wakaf atau wakif, sehingga DKM merasa perlu untuk membuat status kepastian hukum melalui lembaga berbadan hukum berupa Yayasan.

    YPU Tjitra Mas dan DKM memiliki kas keuangan yang terpisah. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab dibedakan bahwa urusan masjid dan keumatan menjadi fungsi dan peran DKM, pada bidang pendidikan dan sosial masuk pada peran dan fungsi lembaga-lembaga di YPU. Hal ini untuk mendudukkan sinergi tugas dan tanggung jawab.

    Keberadaan kegiatan TKQ, TPQ, PAUD, PKBM, dan Majlis Ta’lim berada dalam koordinasi bidang pendidikan dan sosial YPU. Oleh karena itu, sejak 2018 YPU telah mengembangkan PKBM berupa les atau penambahan materi pelajaran eksakta bagi anak-anak yang membutuhkan. Hal demikian untuk membantu mengurangi beban mengikuti tambahan materi di luar komplek Tjitra Mas.

    PKBM Tjitra Mas bidang les mata pelajaran ini diampu oleh pengajar lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Universitas Negeri Semarang (UNNES). Kebutuhan-kebutuhan penambahan materi akan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi pemetaan sudah dilakukan sebagai ikhtiar untuk terus memberdayakan umat.

    Strategi pengembangan DKM dan YPU tentu dapat berjalan optimal dengan adanya sinergi usaha dan kerjasama. Dukungan dari berbagai pihak perlu digalang dengan mengedepankan keterbukaan informasi yang menjamin adanya pertanggungjawaban dan lahirnya tingkat partisipasi masyarakat secara maksimal.

     

KOMENTAR

HALAMAN LAINNYA